Oleh: muhdahlan | 20 November 2010

PERSURATAN



TATA PERSURATAN DINAS

DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) PAREPARE

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN PAREPARE

NOMOR :              TAHUN 2008

TENTANG

TATA PERSURATAN DINAS STAIN PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A. Latar Belakang

Tata persuratan dinas Sekolah Tinggi Agama Islam Negrti (STAIN) Parepare mengatur tata cara persuratan surat sebagai sarana komunikasi kedinasan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. pengurusan surat dan penataan surat merupakan  bagian kearsipan, sehingga ketertiban administrasi yang efektif dan berhasil guna.

  1. B. Maksud dan Tujuan.

1.   Maksud

Tata persuratan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembuatan surat dinas agar dapat diselaraskan dengan tata kearsipan di STAIN Parpare

2.   Tujuan

a.   Mewujudkan pedoman dalam pembuatan surat dinas.

b.   Teciptanya kelancaran komunikasi koresponden kedinasan dan kemudahan dalam pengendalian pelaksanaanya.

c.   Memperoleh keseragaman dalam menyelenggarakan surat menyurat di STAIN Parepare baik dari pola, bentuk dan tindakan dalam kegiatan.

d.   Mewujudkan tata kearsipan yang semakin berdaya guna dan berhasil guna.

  1. C. Asas-Asas Tata Persuratan
  1. 1. Asas keamanan, semua surat dinas harus tertutup, sehingga kerahasiaan isinya tetap terjaga, oleh karena semua pejabat dan pengelola surat tidak dibenarkan memberikan informasi tentang isi surat kepada yang tidak berkepentingan baik secara tertulis maupun secara lisan.
  1. 2. Asas pertanggungjawaban, surat dinas hendaknya dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi isi, format maupun prosedurnya.
  1. 3. Asas keterkaitan, pada dasarnya surat dinas memiliki keterkaitan administrasi perkantoran, sehingga seluruh kegiatan tata persuratan merupakan bagian integral dari tatalaksana kearsipan instansi, satuan organisai atau satuan kerja yang bersangkutan.
  1. 4. Asas pelayanan prima, semua persuratan harus dapat diselesaikan dengan cepat, jelas, aman, ekonomis, tidak berbeli-belit dan tepat waktu guna mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan organisasi, satuan kerja dan atau semua kegiatan tata persuratan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
  1. D. Pengertian Umum.

  1. 1. Surat adalah pernyataan tertulis dalam segala bentuk dan corak yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dari satu pihak kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk surat produk teknologi maju.
  1. 2. Jenis surat adalah macam surat yang dibedakan atas dasar isi dan redaksi.
  1. 3. Sifat urat adalah tingkatan pentingnya surat dilihat dari berbagai aspek.
  1. 4. Format surat adalah susunan dan bentuk surat yang menggambarkan redaksional, tata letak dan penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas.
  1. 5. Laporan adalah jenis surat yang berisi uraian tertulis yang bersifat resmi tentang keadaan, peristiwa atau pengalaman dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan.
  1. 6. Surat statuter adalah jenis surat berbentuk peraturan perundang-undangan yang isinya bersifat mengatur atau menetapkan yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tekait.
  1. 7. Surat non statuter adalah pernyataan tertulis yang tidak bersifat pengaturan.
  1. 8. Formulir adalah lembaran yang memiiki desain khusus untuk memuat data kedinasan dalam tugas tertentu dibuat dalam bentuk kartu atau lembaran tercetak yang telah ditetapkan dan mempunyai kolom-kolom/lajur-lajur dengan judul tertentu.
  1. 9. Kewenangan penandatanganan surat adalah kewenangan seorang pejabat untuk menandatangani surat yang melekat pada jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

10. Arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

11. Lambang negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda sesuai dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Lambang /logo adalah gambar/huruf sebagai identitas satuan organisasi/kerja pusat dan daerah.

13. Kode indeks surat dinas adalah tanda pengenal surat dari satuan kerja/organisasi.

14. Kode klasifikasi adalah bagian dari klasifikasi,  tanda pengenal dari isi surat atau masalah dalam bentuk huruf dan angka.

  1. E. Ruang Lingkup

Pedoman tata pesuratan dinas STAIN Parepare ini mengatur seluruh komunikasi kedinasan yang berbentuk surat meliputi kepala surat, isi surat dan kaki surat, amplop surat, cara pembuatan surat, cap dinas, wewenang penandatanganan surat, jalur surat, pengurusan surat dan kode indeks baik statuter maupun non statuter bagi satuan kerja STAIN Parepare.


BAB II

PENGGOLONGAN DAN JENIS SURAT

  1. A. Penggolongan Surat

Surat dinas di lingkungan STAIN Parepare dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

1.   Surat statuter adalah alat komunikasi tertulis yang sifatnya mengatur kebijakan suatu organisasi/satuan kerja organisasi (STAIN) Parepare, surat ini merupakan produk hukum di tingkat pimpinan satuan organisasi daerah (STAIN) Parepare, yang isinya bersifat mengatur, mengikat, dan wajib dilaksanakan oleh aparatur/unit yang terkait.

2.   Surat non stauter adalah alat komunikasi tertulis yang sifatnya tidak mengatur dalam pelaksanaan kebijakan satuan kerja (STAIN) Parepare.

  1. B. Jenis Surat

  1. 1. Surat Statuter, tediri dari :

  1. Keputusan Menteri Agama atas nama Ketua STAIN Parepare.
  2. Peraturan Ketua STAIN Parepare.
  3. Surat Keputusan Ketua STAIN Parepare.
  4. Instruksi Ketua STAIN Parepare.
  1. 2. Surat Non Statuter, terdiri dari :

  1. a. Surat Dinas adalah surat yang bersifat eksternal dan digunakan antara satuan organisasi yang berisi tentang pemberitahuan, pernyataan, anjuran, saran, permintaan, tanggapan dan jawaban atas pertanyaan/permintaan yang menyangkut kedinasan.

b. Nota Dinas adalah surat yang sifatnya internal yang isinya ringkas dan jelas yang digunakan antar pejabat dalam lingkungan satuan organisasi yang memuat pemberitahuan, tanggapan, minta penjelasan, penyampaian, penjelasan atau jawaban.

  1. c. Edaran adalah surat yang ditujukan kepada pejabat-pejabat tertentu yang isinya memberikan penjelasan atau petunjuk-petunjuk  dianggap perlu tentang hal-hal yang diatur dalam keputusan, peraturan atau instruksi.

d. Laporan adalah surat yang berisi pertanggungjawaban kepada atasan langsung tentang pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada bawahan.

  1. e. Telegram adalah surat singkat dan padat yang perlu segera disampaikan untuk mendapatkan penyelesaian dengan cepat melalui kantor telegraf/radio.
  1. f. Surat Kawat adalah surat yang disusun dalam bentuk singkat yang disampaikan/diterima oleh/dari pihak lain untuk diselesaikan dengan cepat dan penyampaiannya melalui pos.

g. Memo adalah surat yang sifatnya informal/tidak resmi,  isinya ringkas, jelas yang digunakan antar pejabat dalam lingkungan satuan organisasi.

h. Pengumuman adalah surat yang berisi pemberitahuan tentang sesuatu hal yang ditujukan kepada para karyawan atau masyarakat umum.

  1. i. Undangan adalah surat yang isinya mengundang agar yang menerima datang tepat pada waktu yang telah ditentukan.
  1. j. Surat Pengantar adalah surat yang digunakan untuk mengantar/mengirim sesuatu hal baik berupa surat, barang dan lain-lain disertai penjelasan singkat.
  1. k. Telepon adalah informasi yang diterima melalui telepon dan dicatat menjadi surat untuk disampaikan kepada yang dituju.
  1. l. Teleks adalah informasi yang dikomunikasikan melalui pesawat telegraf dengan bahasa sandi yang pada dasarnya mempunyai ciri yang sama dengan telegram.

m. Faksimile (fax) adalah copy surat yang disampaikan dengan peralatan Faxmile dari jarak jauh.

n. Elektronik Mail (e-mail) adalah fasilitas pengiriman dan penerimaan surat elektronik yang dilengkapi dengan fasilitas copy carbon, sehingga memungkinkan mengirimkan isi surat yang sama kebeberapa alamat pemakai intenet.

  • o. www (World Wide Web) atau website adalah fasilitas tayangan informasi yang biasa disebut homepage yang juga memiliki alamat khusus berdasarkan nama kelompoknya (domain name).


BAB III

BAGIAN-BAGIAN SURAT

A.  Surat statuter :

1.   Keputusan Menteri Agama dan Ketua STAIN Parepare :

  1. Judul terdiri atas :

1)    Kalimat ”Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dan Ketua STAIN Parepare”.

2)    Nomor (urut) dan tahun.

3)    Judul Keputusan (tentang).

  1. Pembukaan terdiri dari :

1)    Jabatan pembuat peraturan perundang-undangan ( kalimat ” Menteri Agama Republik Indonesia dan Ketua STAIN Parepare”).

2)    Konsideran (menimbang).

3)    Dasar hukum (mengingat).

4)    Memperhatikan (apabila perlu).

5)    Diktum (memutuskan, menetapkan, nama peraturan/keputusan).

  1. Batang tubuh, terdiri dari bab, Pasal dan ayat.
  1. Penutup, terdiri dari :

1)    Tempat penetapan.

2)    Tanggal, bulan dan tahun penetapan.

3)    Nama jabatan.

4)    Tanda tangan pejabat.

5)    Nama terang pejabat.

6)    Cap jabatan/cap dinas.

2. Instruksi Ketua STAIN Parepare

  1. Judul, terdiri atas :

1)    Kalimat ”Instruksi Ketua STAIN Parepare”.

2)    Nomor dan tahun.

3)   Nama instruksi.

  1. Pembukaan, terdiri atas :

1)    Kalimat ” Ketua STAIN Parepare”.

2)    Konsideran (menimbang).

3)    Dasar hukum ( mengingat).

4)    Memperhatikan (apabila perlu).

5)    Diktum (menginstruksikan).

  1. Batang Tubuh, terdiri dari (kepada untuk : pertama, kedua, dst).
  1. Penutup terdiri dari :

1)    Tempat penetapan

2)    Tanggal, bulan dan tahun penetapan

3)    Nama jabatan

4)    Tanda tangan pejabat

5)    Nama pejabat/pemangku jabatan

6)    Cap jabatan/cap dinas

B.  Surat non statuter.

1.   Kepala Surat, terdiri atas :

  1. Kop surat.
  2. Nomor, sifat, lampiran dan hal (ditulis sebelah kiri atas dibawah  logo STAIN Parepare).

1)    Penomoran surat dilengkapi dengan kode indeks, kode klasifikasi dan tahun (lihat bab lampiran) .

2)    Sifat surat ditulis di bawah nomor, dengan memperhatikan aspek keamanan dan legalitas, yang dibedakan sebagai berikut :

a)   Keaslian surat :

(1)         Asli.

(2)       Tembusan.

(3)     Salinan.

(4)   Petikan.

b)   Bobot informasi :

(1)     Surat penting.

(2)     Surat biasa.

c)   Pengamanan informasi :

(1)   Sangat rahasia.

(2)   Rahasia.

(3)   Terbatas.

(4)   Biasa.

3)    Lampiran ditulis di bawah sifat surat yang menerangkan jumlah lampiran surat.

4)    Hal ditulis di bawah lampiran yang menerangkan maksud/isi surat.

  1. Tempat, tanggal, bulan dan tahun ditulis sebelah kanan atas lurus nomor surat.
  1. Alamat surat.

2.   Isi surat diketik dibawah isi hal surat,  terdiri dari ;

  1. Pembukaan, disesuaikan kepada siapa surat akan dikirim.
  2. Isi pokok, menggambarkan maksud/informasi yang disampaikan secara singkat dan jelas.
    1. Penutup, kalimat penutup mengungkapkan kata-kata yang sopan dan tepat.

3.   Kaki surat diketik sebelah kanan bawah surat, terdiri dari :

  1. Nama jabatan.
  2. Tanda tangan.
  3. Nama pejabat.
  4. NIP.
  5. Cap jabatan/cap dinas.

B.  Penggunaan Lambang/Logo

  1. Untuk surat statuter yang ditandatangani oleh Ketua a.n Menteri Agama menggunakan Lambang Departemen Agama Republik Indonesia yang terletak tengah atas.
  1. Untuk surat dinas (non statuter) STAIN menggunakan logo STAIN Parepare yang terletak di sebelah kiri atas dengan tulisan ”Departemen Agama tanpa RI yang di bawahnya nama dan alamat STAIN Parepare”.

BAB IV

PROSES DAN CARA PEMBUATAN SURAT

A.  Proses dan Cara Pembuatan Surat Statuter

1.   Penyiapan Konsep

  1. Penulisan konsep dapat dilakukan oleh pejabat sendiri atau pegawai pada sub bagian umum.
  2. Untuk tidak menimbulkan keragu-raguan, penulisan hendaknya dilakukan dengan setepat-tepatnya dengan persyaratan bersifat dinas, jelas maksud dan tujuan serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik.

2.   Pengajuan Konsep

  1. Konsep yang dipersiapkan oleh pejabat sendiri dapat langsung diproses dan diteruskan kepada sub bagian umum.
  2. Konsep yang dipersiapkan oleh pegawai pada dub bagian umum sebelum diparaf oleh Kepala Bagian Administrasi diteliti oleh atasan pegawai yang bersangkutan.
  3. Jika materi surat menyangkut lebih dari satu unit kerja, konsep terlebih dahulu diedarkan dan dibahas dengan pejabat/uni kerja tekait.
  4. Konsep diajukan kepada pejabat yang bertanggungjawab di bidang pembinaan administrasi yaitu Kepala Bagian Administrasi untuk diteliti dan diparaf sebagai pertanggungjawaban.
  5. Surat asli yang ditandatangani berikut konsepnya wajib disimpan oleh unit yang menangani tugas dan fungsi bidang persuratan yaitu sub bagian umum

3.    Penomoran Surat

  1. Pemberian nomor surat dilaksanakan setelah surat ditandatangani oleh Ketua STAIN Parepare untuk menjaga agar tanggal dan pemberlakuan surat tidak ada selisih waktu yang terlalu lama.
  2. Pemberian nomor dilakukan oleh sub bagian umum (tata usaha) pada STAIN Parepare

4.    Cara Pengetikan Surat Statuter.

a.   Kepala/Judul.

(1)    Judul peraturan perundang-undangan memuat keterangan  mengenai : jenis, nomor, tahun penetapan dan nama peraturan perundang-undangan.

(2)    Nama peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan.

(3)    Penulisan judul diketik dengan huruf  kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.

(4)    Pada peraturan perundang-undangan perubahan, ditambah dengan frase PERUBAHAN ATAS di depan nama peraturan dan apabila peraturan/keputusan diubah lebih dari 1 (satu) kali diantara kata PERUBAHAN dan kata ATAS disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan telah dilakukan.

(5)    Pada judul peraturan perundang-undangan pencabutan disisipkan kata PENCABUTAN di depan peraturan perundang-undangan yang dicabut.

Contoh :

SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN PAREPARE

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

SUSUNAN PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL

SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN PAREPARE

NOMOR 234 TAHUN 2007

Jarak setiap baris 1 spasi

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN

KETUA STAIN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG

SUSUNAN PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL

SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN PAREPARE

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN KETUA STAIN PAREPARE

NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG SUSUNAN PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL

  1. b. Pembukaan

1)

Jarak setiap baris 2 spasi

Nama pejabat pembentuk peraturan perundang-undangn yaitu Ketua STAIN Parepare ditulis huruf  kapital yang diletakkan di tengah dan di akhiri dengan tanda baca koma (,). Sebagaimana contoh dibawah ini :

Jarak setiap baris 3 spasi

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE,

2)          Konsideran.

(a)    Konsideran diawali dengan kata Menimbang dan selanjutnya 5 ketukan diketik tanda titik dua (:).

(b)    Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan.

(c)    Jika konsideran memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.

(d)    Setiap pokok pikiran diberi nomor dan diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam kalimat dimulai kata ”bahwa” dan diakhiri tanda baca titik koma (;).

(e)    Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, maka  berbunyi bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua STAIN Parepare

Contoh pengetikan :

Jarak setiap baris 3 spasi
Jarak setiap baris 1 spasi

Menimbang       : a.  Bahwa ………………………………

……………………………………….. ;

1,5 spasi
  1. Jarak setiap baris 1 spasi

    Bahwa ………………………………

……….. ……………………………..;

1,5 spasi
  1. Bahwa berdasarkan
Jarak setiap baris 1 spasi

Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Ketua STAIN  Parepare tentang TataPersuratan;

1,5 spasi
  1. c. Dasar Hukum.

1)       Dasar hukum diawali dengan kata ”Mengingat” diawali huruf kapital dan sesudah 5 ketukan / tab diketik tanda titik dua (:) yang diselaraskan titik dua di atasnya, selanjutnya diketik angka arab 1,2,3 dst. Untuk menulis peraturan perundang-undangan yang digunakan dengan huruf pertama setiap kata diketik huruf kapital, dan setiap item diakhiri tanda baca titik koma (;).

2)       Memuat dasar peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang tingkatannya sama, lebih tinggi dan sesuai dengan permasalahannya.

3)       Jika dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantumannya dari perundang-undangan tertinggi dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan dan penetapannya.

4)       Dasar hukum yang diambil dari pasal dalam UUD 45 ditulis dengan menyebutkan pasal atau ayat, sedangkan  dasar hukum dari undang-undang tidak perlu mencantumkan pasal, cukup nama judul peraturan perundang-undangan.

Cara pengetikannya  sebagaiman contoh dibawah ini :

Mengingat :
  1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 Undang
    1,5 spasi

    Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. 1 spasi

    Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sisidiknas;

1,5 spasi
  1. 1, spasi

    Keputusan Menteri Agama Nomor 510 Tahun 2002 tentang Statuta STAIN Parepare;

1 spasi
1,5 spasi

5)      Sesudah kata “Memperhatikan” diketik titik dua (:) selaras dengan titik dua di atasnya setelah itu satu ketukan diketik apa yang menjadi perhatian dalam surat keputusan dimaksud yang diawali huruf besar pada kata pertama kemudian huruf kecil.

  1. d. Diktum/ISI

1)      Kata “MEMUTUSKAN” diketik dengan huruf besar (kapital) tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) dan diletakkan ditengah marjin (simetris kalimat sebelumnya).

Cara pengetikannya sebagaiman contoh dibawah ini :

2 spasi

MEMUTUSKAN :

2 spasi
1,5 spasi

2)           Kata “Menetapkan” diketik sejajar kata memperhatikan atau kata menimbang dan diberi tanda baca titik dua (:) selaras titik dua sebelumnya, sesudah itu diketik isi penetapan surat dimaksud dengan huruf besar semua yang diakhiri tanda baca titik satu (.).

Cara pengetikannya sebagaimana contoh dibawah ini :

Jarak setiap baris 1 spasi

Menetapkan :  KEPUTUSAN KETUA STAIN PAREPARE

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP

STAIN PAREPARE TAHUN 2007.

  1. e. Batang Tubuh

Rincian isi penetapan yakni Pertama, Kedua, Ketiga dan seterusnya diketik di bawah kata ”Penetapan” dan diberi tanda baca titik dua (:) selaras titik dua di atasnya. Selanjutnya mengetik dan memuat semua substansi peraturan perundangan yang dirumuskan dalam diktum atau pasal-pasal.

Cara pengetikannya sebagaiman contoh dibawah in :

1)      Dalam bentu diktum.

Pertama         : ……………………………….;

1, 5 spasi

Kedua                        : ……………………………….;

2)      Dalam bentuk pasal-pasal.

Cara pengetikannya sebagaiman contoh dibawah in :

1, spasi

BAB I

Judul bab

1, 5 spasi

Pasal 1

1,spasi

…………………………………………………

………………………………………………….

BAB II

Judul Bab

Pasal 2

(1). ……………………………………………;

a. ……………………………………; (dan atau)

b. ……………………………………; (dan atau)

1. ……………………………; (dan atau)

2. ……………………………; (dan atau)

  1. f. Penutup/Kaki Surat

1)         Kata ”Ditetapkan” di : Parepare (nama kota) diketik jarak 4 spasi dari kalimat baris terakhir, diketik sebelah kanan bawah dengan huruf awal besar (kapital) selanjutnya huruf kecil, sesudah kata ”di” diketik tanda baca titik dua (:) lalu diketik nama kota.

2)         Kata ”Pada Tanggal” diketik satu spasi dari kata ditetapkan dengan diketik lurus dengan huruf D pada kata ditetapkan, selanjutnya diketik titik dua (:) selaras titik dua diatasnya, sementara tanggal dan tahun diketik dengan huruf arab, nama bulan diketik dengan huruf awal kapital.

3)         Nama Jabatan (KETUA STAIN PAREPARE) diketik dengan jarak satu setengah spasi lurus dibawah kata ”pada tanggal” dan menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,), jika atas nama (A.N) diketik lurus dibawah huruf P dari kata pada.

4)         Nama Ketua (pejabat yang berhak menandatangani) diketik dengan jarak lima spasi lurus di bawah nama jabatan dengan huruf kapital. Dan di bawahnya satu spasi ditulis nomor induk pegawai (NIP).

5)         Dibubuhi cap jabatan/dinas.

6)         Kata Tembusan  diketik dengan huruf awal kapital tidak diberi garis bawah dan setelah satu ketukan diketik tanda baca titik dua (:), tidak boleh menggunakan kata Kepada Yang Terhormat, semua objek tembusan diketik nomor urut (angka arab) lurus dengan huruf T pada kata tembusan, urutan objek dari atas ke bawah dimulai dari pejabat yang tertinggi dan tidak perlu mencantumkan  sebagi laporan, arsip atau pertinggal.

Cara pengetikannya sebagaiman contoh dibawah in :

4, spasi
1, spasi

Ditetapkan di   : Parepare

Pada tanggal   : 01 Desember 2007

1,5, spasi

KETUA,

5, spasi

Tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP (hurup kapital)

NIP :

CONTOH PENGETIKAN SURAT STATUTER

SURAT KEPUTUSAN KETUA  STAIN  PAREPARE

NOMOR :      TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA UNIT  SISTEM AKUNTANSI INSATANSI (SAI)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN ) PAREPARE

KETUA STAIN PAREPARE

Menimbang : a.   Bahwa dalam rangka menyusun laporan keuangan STAIN Parepare yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keungan, maka dipandang perlu membentuk pengelola unit sistem akuntansi instansi. 

b.   Bahwa mereka yang tercantum namanya dalam lampiran surat keputusan ini, dianggap mampu, cakap serta memenuhi syarat untuk diserahkan tugas menyusun Laporan Keuangan STAIN Parerpare

Mengingat : 1.   Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2.   Peraturan Pemerintah, Nomor 24 Tahun 2005, Tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

3.   Peraturan Menteri Keuangan RI, Nomor 59/PMK.06/2005, Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

4.   Keputusan Menteri Agama RI, Nomor : 305 tahun 1997, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.

5.   Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 510 Tahun 2002, Tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare;

6.   Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 476 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Unit Akuntansi Di Lingkungan Departemen Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA UNIT  SISTEM AKUNTANSI INSATANSI (SAI)SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN ) PAREPARE
Pertama : Mengangkat saudara sebagaimana yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, sebagai panitia  pengelola sistem akuntansi instansi  pada STAIN Parepare
Kedua : Tugas Pengelola adalah : 

a.     Mempersiapkan dan menyusun laporan realisasi keuangan, neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai sistem akuntansi instansi

b.    Menyampaikan hasil laporan keuangan kepada Ketua STAIN Parepare

c.     Menyampaikan laporan realisasi anggaran dan neraca beserta Arsip Data Komputer (ADK) setiap bulan ke KPPN Parepare dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), hal ini Kanwil Agama Provensi Sulawesi selatan

Ketiga : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA STAIN Parepare.
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di          : Parepare

Pada tanggal          : 12  Januari  2007

K E T U A

DR. H. ABD. RAHIM ARSYAD, MA

Nip. 150 245 197

Tembusan :

  1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama, di jakarta;
  2. Inspektorat Jenderal Departemen Agama, di jakarta;
  3. Kepala Biro Keuangan dan BMN Departemen Agama, di jakarta;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA  STAIN  PAREPARE

NOMOR :      TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA UNIT SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN ) PAREPARE

Penanggung Jawab : Dr. H. Abd. Rahim Arsyad, MA (Ketua STAIN Parepare)
Koordinator : Drs. Abd. Rahman K, M.Si (Pembantu Ketua II)
Ketua : Muh. Dahlan Thalib (Kabag Administrasi)
Sekretaris Naharuddin, S.Ag (Kasub Bag Keuangan dan IKN)
Anggota : 1.   Muh. Jafar, S.Ag 

2.   Dra. St. Marhamah

3.   Damirah SE

4.   Hidayat

(Staf Keuangan) 

(Staf Keuangan)

(Staf Keuangan)

(Staf Keuangan)

Parepare, Januari  2007

K E T U A

DR. H. ABD. RAHIM ARSYAD, MA

Nip. 150 245 197

  1. B. Proses dan Cara Pembuatan Surat Non Statuter.
  1. 1. Menyiapkan Konsep
  1. Penulisan konsep dapat dilakukan oleh pejabat sendiri atau pegawai pada bagian sub bagian umum.
  2. Untuk tidak menimbulkan keraguan atau kesalahan hendaknya penyiapan konsep dilakukan dengan tepat, jelas dan singkat serta menggunakan bahasa Indonesia yang baku, baik dan benar.
  1. 2. Pengajuan Konsep

  1. Konsep diajukan secara hirarkis pejabat sesuai prosedur dalam unit kerja, kemudian diteliti dan diparaf sebagai pertanggungjawaban oleh Kepala Bagian Administrasi.
  2. Jika materi surat menyangkut lebih dari satu unit kerja, konsep terlebih dahulu dikoordinasikan dengan pejabat/unit kerja yang terkait.
  3. untuk konsep surat yang terakhir net, diparaf oleh Kepala Bagian Administrasi sebelah kiri nama ketua STAIN Parepare.
  1. 3. Penomoran Surat

  1. Penomoran surat dilaksanakan setelah dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang, hal ini Ketua STAIN Parepare untuk menjaga agar tanggal surat dan pemberlakuan tidak ada selisih waktu yang terlalu lama.
  2. Penomoran surat sesuai dengan kode indeks surat dinas yang ditetapkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
  3. Penomoran surat dilakukan oleh pejabat yang berwenang dibidang pembinaan administrasi, hal ini Kepala Bagian Administrasi.
  1. 4. Pengetikan Surat
  1. a. Surat Dinas

1) Kepala Surat

a)    Kop surat terdiri dari lambang/logo STAIN Parepare.

b)    Judul/nama satuan kerja adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) PAREPARE diketik dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah marjin tanpa diakhiri tanda baca, dan dilengkapi dengan alamat lengkap dan nomor telepon atau faksimile ditulis dengan huruf kapital setiap awal kata dengan memakai font (ukuran tulisan) lebih kecil tanpa diakhiri tanda baca.

c)    Sebelum judul/nama satuan kerja STAIN Parepare dicantumkan kata ”DEPARTEMEN AGAMA” tanpa RI, dengan memakai huruf kapital yang lebih besar dari nama satuan kerja/organisasi STAIN Parepare.

d)    Diberi garis pembatas antara kop surat dengan nomor surat.

e)    Tempat kedudukan, tanggal, bulan dan tahun diletakkan sejajar dengan nomor surat dengan letak sebelah kanan atas.

F Tempat kedudukan diketik dengan huruf awal kapital dan diberi tanda baca koma (,).

F Tanggal diketik dengan huruf arab misalnya 1, 12 atau 30 dst.

F Bulan diketik dengan huruf awal kapital misalnya Januari, Oktober, Desember dst.

F Tahun diketik dengan angka arab dan tidak diberi tanda baca.

f)     Nomor, Sifat, Lampiran dan Hal Surat :

F Kata nomor diketik 10 ketukan dari tepi kiri kertas dan setelah lima (5) ketukan atau satu tab, diketik tanda baca titik dua (:), selanjutnya sesudah satu ketukan diketik kode indeks surat tanpa diberi tanda baca.

F Sifat surat diketik lurus ke bawah dengan nomor dan diselaraskan dengan titik dua di atasnya, selanjutnya sesudah satu ketukan diketik sifat surat tanpa diberi tanda baca.

F Lampiran diketik lurus ke bawah dengan nomor, titik dua deselaraskan dengan titik dua di atasnya, dan sesudah satu ketukan diketik jumlah lampiran dengan ditulis huruf atau angka tanpa diberi tanda baca.

F Hal diketik lurus ke bawah dengan nomor, dan titik dua diselaraskan dengan titik dua di atasnya, selanjutnya sesudah satu ketukan diketik materi pokok surat tanpa diberi tanda baca.

g)      Alamat (objek) surat

F Kata ”Kepada” diketik di bawah materi pokok surat tanpa diberi tanda baca.

F Kata ”Yth” diketik dibawah kata kepada dan diberi tanda baca titik satu (.), kemudian pejabat/pimpinan yang dituju diketik lurus mendatar.

F Jika nama instansi tidak cukup diketik sampai di tengah halaman, dapat diketik di bawahnya.

F Nama kota tidak perlu diawali kata ”di” atau ditambah alamat, jalan, nomor gedung dsb, nama kota diketik dibawah kata Yth lurus kebawah dengan  huruf awal kapital, tanpa tanda baca dan garis bawah.

Contoh pengetikannya sebagaimana dibawah ini :

DEPARTEMEN  AGAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

( S T A I N ) P A R E P A R E

Alamat : Jl.Bumi Harapan Soreang Parepare  91132 (0421) 21307 Fax.24404

Nomor    : Sti.19/KP.00.9/142/2007                                          Parepare,     Agustus 2007

Lamp      : 2 (dua) bundel

Hal          : Usul Kenaikan Pangkat

Kepda

Yth. Kepala Biro Kepegawaian

Departemen Agama RI

Jakarta

2) Isi Surat

  1. Isi surat mulai diketik 4 spasi setelah nama kota pada objek surat.
  2. Untuk surat yang panjang, halaman berikutnya menggunakan kertas biasa tanpa kop surat dan sudut kanan atas dibubuhi nomor halaman.
  3. Pengetikan isi surat dimulai dengan setelah lima (5) ketukan dari marjin (pinggir kertas) kiri lurus dibawah isi pokok surat yang tertera pada ”Hal”begitu juga huruf awal dari setiap alinea baru.
  4. Jarak antara baris yang satu dengan lainnya satu setengah (1,5) spasi.
  5. Untuk membedakan alinea yang satu dengan alinea berikutnya diberi jarak dua (2) spasi.

3) Kaki Surat

  1. Nama Jabatan dan Penandatanganan.

(1)         Nama jabatan diketik sebelah kanan bawah dengan jarak tiga spasi dari kalimat terakhir isi surat dengan menggunakan huruf awal kapital, tanpa menulis nama instansi (jika sudah ada kop).

(2)         Nama pejabat diketik dengan huruf awal kapital tidak diberi garis bawah dan tanda baca, pencantuman gelar kesarjanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(3)         Di bawah nama pejabat diketik Nomor Induk Pegawai (NIP) yang bersangkutan, setelah satu ketukan diketik tanda baca titik dua (:) dan tidak diberi antara satu angka dengan angka lainnya, nama jabatan dan nama pejabat ditulis tegak lurus dengan tempat kedudukan surat.

Contoh kaki surat : nama dan penandatangannya.

–      Ketua

Tanda tangan

Nama lengkap

NIP : …………..

–      a.n. Ketua

Kepala bagian administrasi

Tanda tangan

Nama lengkap

NIP : …………..

  1. Tembusan surat.

(1)     Kata tembusan diketik dengan huruf awal kapital lurus dengan kata nomor di atas tanpa diberi garis bawah.

(2)     Jika tembusan surat lebih dari satu instansi di belakang kata tembusan diketik titik dua (:).

(3)     Pengetikan tembusan memakai nomor urut lurus ke bawah dengan huruf ”T” pada kata tembusan.

(4)     Objek tembusan dimulai dari jabatan tertinggi tingkat esalonnya.

(5)     Tidak dibenarkan menggunakan kata kepada yang terhormat atau yth.

(6)     Tidak dicantumkan tulisan sebagai laporan, arsip atau pertinggal.

Contoh kaki surat :Tembusan surat.

Tembusan :

  1. Menteri Agama Republik Indonesia, di Jakarta.
  2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama, di Jakarta.
  3. Rektor UIN Alauddin, di Makassar.

BAB  V

PENANDATANGAN SURAT

A.  Pejabat yang berwenang menandatangani surat statuter.

Pejabat yang berwenang menandatangani surat statuter adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare dengan ketentuan :

a.   Pertaturan/Keputusan, Surat Keputusan dan Instruksi mengenai kebijakan pelayanan dibidang administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan, informasi keagamaan dan kehumasan ditandatangani oleh Ketua STAIN Parepare a.n. Menteri Agama.

b.   Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua STAIN Parepare adalah surat keputusan mengenai pelaksanaan pembinaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare berdasarkan kebijakan teknis Direktur Jenderal Pendidikan Islam  atau sebagai tindak lanjut kebijakan Menteri.

c.   Instruksi yang ditandatangani oleh Ketua STAIN Parepare adalah yang menyangkut operasional sebagai pelaksanaan kebijakan Menteri Agama atau Keputusan Dirjen Pendidikan Islam.

B.  Pejabat yang berwenang menandatangani surat nonstatuter.

Pejabat yang berwenang menandatangani surat nonstatuter diatur sebagai berikut ;

  1. Surat yang ditandatangani oleh Ketua STAIN Parepare adalah surat yang menyangkut pelaksanaan pembinaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAN) Parepare berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam.
  1. Kepala Bagian Administrasi STAIN Parepare dapat menandatangani surat a.n. Ketua STAIN Parepare yang isinya menyangkut pelaksanaan sebagaian tugas pokok Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang menjadi tanggung jawabnya.


BAB  VI

CAP DINAS

A.  Bentuk dan tulisan

  1. Cap dinas STAIN Parepare menggunakan logo STAIN Parepare.
  2. Bentuk, ukuran dan susunan teks cap dinas STAIN adalah sebagai berikut ;
2 (dua) Lingkaran 

Garis Tengah :

3,50 cm dan 2,30 cm

R1          : 1,75 cm

R2          : 1,15 cm

  1. Tulisan Departemen Agama
  2. Gambar/Logo STAIN Parepare
  3. Nama kota/tempat kedudukan
  4. Dua gambar bintang (sebagai pembatas)
  1. Cap dinas dibubuhkan setelah surat ditandatangani, menindih sepertiga di sebelah kiri dari tandatangan.
  2. Nama kota, tempat kedudukan pada cap STAIN ditulis melingkar sejajar dengan garis lingkar.

B.  Penggunaan

Ketua STAIN Parepare menggunakan Cap Dinas STAIN Parepare dan kepala Bagian Adminstrasi

BAB VII

JALUR SURAT

A.  Jalur surat dari atas ke bawah diatur sebagai berikut :

Surat dari Ketua STAIN Parepare dikirim ke kandepag kabupaten/kota, kepala MAN dan MTsN.

B.  Jalur surat dari bawah ke atas diatur sebagai berikut :

1.   Khusus mengenai surat tentang pengurusan pensiun dan pemberhentian pegawai di lingkungan Departemen Agama berlaku jalur/prosedur sebagaiamana diatur dalam keputusan Menteri Agama no. 27 tahun 1981 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pensiun dan pemberhentian pegawai di lingkungan Departemen Agama.

2.   Ketua STAIN Parepare mengirim surat jalur keatas ditujukan kepada Menteri Agama atau Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk urusan teknis operasional atau Kepada Inspektur Jenderal untuk pengawasan atau kepada Sekretaris Jenderal untuk urusan administratif.

3.   Jurusan pada STAIN Parepare yang mengirim surat jalur ke atas hanya boleh ditujukan kepada Ketua STAIN Parepare.

4.   Tembusan surat sebagaimana dimaksud angjka 1 s.d 3 hanya dibuat bila dipandang sangat perlu sesuai dengan urgensinya surat yang harus diketahui oleh yang bersangkutan.

C.  Jalur surat dari samping menyamping (horisontal)

1.   Surat dari Ketua STAIN Parepare yang ditujukan antara satuan kerja/ organisasi bersangkutan harus dialamatkan kepada Pimpinan satuan kerja dimaksud.

2.   Surat dari pejabat esalon di bawah ketua  STAIN Parepare yang ditujukan kepada pejabat esalon dikanwil harus dialamatkan kepada (u.p) pejabat yang dituju.

BAB VIII

PENGGUNAAN KERTAS, AMPLOP

DAN KOMPUTER/MESIN KETIK

A.  Kertas.

  1. Ukuran Kertas

Untuk keseragaman pola tata persuratan digunakan kertas kwarto/F4.

2.   Jenis Ukuran Kertas.

  1. Surat.

Untuk surat dinas digunakan kertas kwarto F4 HVS putih 75 gram

  1. Laporan dan surat statuter

Untuk laporan dan produk hukum digunakan kertas kwarto F4 HVS putih 80 gram.

  1. Surat berharga atau bernilai.

Segala surat jenis yang mengundang kecendrungsn untuk pemalsuan dan manipulasikertas yang bebas asam dan bebas lignin, apabila kemungkinan diatas tidak dapat dilaksanakan, kertas yang diperguanakan hendaknya yang memiliki PH 6,5 – 8,5

B.  Amplop.

Amplop adalah sarana kelengkapan penyampaian surat, terutama surat yang mempunyai ruang lingkup eksterm, sedangkan surat yang mempunyai ruang lingkup intern sesuai dengan pertimbangan segi efisiensi.

Ukuran amplop yang dapat digunakan menurut keputusan direktur  jenderal pos dan telekomunikasi nomor 43/dirjen/1987 tentang penerapan standar kertas sampul surat.

NO LEBAR PANJANG (mm)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

90 

100

110

114

125

105

115

120

176

229

250

270

125 

160

220

162

176

227

245

270

250

324

253

400

Untuk efisiensi surat, instansi pemerintah menggunalkan amplop dengan standar sebagai berikut :

a.   Ukuran

  1. Surat biasa pada umumnya : 105 x 227 mm, sedangka untuk surat yang bersifat rahasia untuk amplop luar : 115 x 245 mm dengan kerebalan 35,5 – 100 g/m2
  2. Surat yang dilipat dua : 176 x 250 mm.
  3. Surat dengan kertas A4 tanpa dilipat : 229 x 324 mm.
  4. Surat dengan kertas C 4 tanpa dilipat : 250 x 353 mm.

b.   Penulisan dan Pencantuman Lambang/Logo

Logo STAIN Parepare dicantumkan di sebelah kiri atas, nama STAIN Parepare dicetak lengkap dengan alamat, nomor telepon, faksimile dan kode pos, Untuk nomor surat diletakkan di bawah lambang. Alamat tujuan dicetak disebelah kanan bawah dan dicantumkan kode pos.

Contoh amplolp suarat STAIN Parepare :

DEPARTEMEN  AGAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

( S T A I N ) P A R E P A R E

Alamat : Jl.Bumi Harapan Soreang Parepare  91132 (0421) 21307 Fax.24404

Nomor     : Sti.19/OT.01.2/      /2007                                                          

Kepda

Yth : Bapak Inspektur Jenderal

Departemen Agama RI

Jakarta

BAB IX

PENGIRIMAN SURAT

A.  Tingkat Urgensi.

  1. Kilat, harus dikirim seketika setelah surat tersebut ditandatangani.
  2. Segera, harus dikirim selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam setelah surat ditandatangani.
  3. Biasa, dikrim menurut urutan penerimaan di bagian ekspedisi (pengurusan surat) dan dikirim menurut jadwal perjalanan cakara (kurir).

B. Cara Pengiriman.

  1. Dibawa sendiri oleh pejabat yang bertugas menyelesaikan persoalan dalam surat tersebut/pejabat yang ditunjuk, cara ini dilakukan bila :
    1. surat berkualifikasi sangat rahasia
    2. dikehendaki tanggapan segera
    3. bermaksud memberi penjelasan lebih lanjut tentang surat
  1. Dikirim dengan caraka (kurir), untuk pengiriman dalam kota
  1. Dengan pos/telegram, pengiriman keluar kota atau keluar negara dilakukan melakui pos atau telegram disesuaikan dengan peraturan pos dan telegram yang berlaku dengan memperhatikan tingkat urgensinya.
  1. Biasa, untuk surat biasa
  2. Tercatat untuk surat penting yang memerlukan jaminan akan sampainya  pasda alamat yang dituju
  3. Kilat  khusus, untuk surat yang perlu secepatnya sampai pada alamat yang dituju
  4. Pos udara, untuk pengiriman surat keluar negara
  5. Pos udara tecatat, untuk surat penting keluar negasra yang memerlukan jaminan akan sampainya ke alamat yang dituju
  6. Pos patas.
  7. Faksimile, untuk membedakan tingkat urgensi pengiriman srat perlu dieri stempel sifatr surat pada amplop.


BAB X

KODE INDEKS SURAT DINAS

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

A.  Kode Indeks Surat Dinas Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang diatur oleh Departemen Agama Republik Indonesia, harus memuat kode :

  1. Unit pengelola/konseptor
  2. Kode simpanan
  3. Nomor Urut
  4. Tahun pembuatan

B.  Departemen Agama Tingkat Daerah.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare kode indeksnya           : Sti.19/  sesuai dengan Peraturan Mentei Agama Nomor 16 Tahun 2006.

C.  Penyusunan kode indekas untuk satuan kerja STAIN Parepare dilakukan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Ketua STAIN Parepare.

Contoh penggunaan kode indeks surat :

Nomor : Sti.19/………/ KP.00.9/235/2008;

Keterangan  :

Sti                   : Kode Indeks Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

19                    : Nomor Urut STAIN Parepare

…………….        : Kode Unit Kerja Terkait

KP.00             : Kode Klasifikasi

235                       : Kode Nomor Urut Surat Dalam Kartu Kendali

2008               : Tahun Pembuatan Surat


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: